Pemotongan Anggaran Pengaruhi Kinerja Bakamla

06-06-2017 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, pemotongan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebanyak 45 persen pada tahun 2018, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerjanya. Diketahui, anggaran Bakamla sebesar Rp 950 miliar, dipotong menjadi Rp 600 miliar.

 

“Ini sebenarnya menganggu sekali, karena kebutuhan Bakamla itu tinggi. Terutama dalam penyediaan kapal.  Kita semua ketahui luas sebagian besar Indonesia adalah laut.  Bakamla ini dari sisi kemampuannya masih sangat nanggung,” tegas Dave disela-sela rapat kerja dengan Kepala Bakamla beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

 

Politisi F-PG itu menilai, dengan anggaran yang ada itu, dikhawatirkan tidak mampu mengkomodir tugas dan fungsi Bakamla untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. Menurutnya, anggaran Bakamla harus ditingkatkan, dan fungsi koordinasi dan penindakan di lapangan harus dioptimalkan.

 

“Sebenarnya anggaran yang relatif ideal itu setahun sekitar Rp 3 triliun. Jadi mereka bisa melakukan pembelian pesawat,  kapal alat komunikasi,  hingga sistem pengawasan menggunakan satelit,” imbuh Dave.

 

Dave menambahkan, tugas Bakamla itu adalah pencegahan penyelundupan, hingga teroris, sehingga bisa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun di satu sisi, fungsi dan kemampuan Bakamla pun juga harus ditingkatkaan.

 

“Keamanan laut kita masih rentan karena msih banyaknya virus yang terjadi di laut. Bakamla tidak bisa berbuat apa-apa.  Belum lagi penyelundupan,  pencurian ikan,  semuanya masuk dalam ranah Bakamla. Ini karena masih ada ego sektoral dari kementerian dan lembaga terkait yang tidak mau otoritasnya dikurangi. Seharusnya mereka saling memperkuat,” tegas Dave.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun memberikan pesan, agar dalam proses pengadaan alat di Bakamla, dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, tercipta transparansi, dan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan Bakamla, tidak terjadi lagi. (ann,sf), foto : azka/hr.

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...